Kanwil Kemenkumham Babel Canangkan Penghargaan “Kabupaten dan Kota Peduli HAM”

(dok. KM)
(dok. KM)

PANGKALPINANG (KM) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyiapkan sejumlah agenda untuk mendorong “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan” hak asasi manusia pada instansi pemerintahan. Hal itu diungkapkan dalam rapat koordinasi “Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM” di Hotel Swiss-bel pada Kamis 10/9 pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Dinas BAPPEDA dan Biro Hukum tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Babel Anas Saeful Anwar.

“Pemerintah harus hadir dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Babel yang terus berkomitmen dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi maupun instrumen HAM lainnya, baik nasional dan internasional,” ujar Anas dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, agenda utama dalam RANHAM adalah mendorong agar setiap BAPPEDA baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaporkan capaian Aksi HAM melalui sistem pemantauan sesuai dengan format laporan yang telah disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri). Dalam kesempatan itu ia mengapresiasi capaian Aksi HAM dimana seluruh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Babel mendapat rapor hijau.

Advertisement

“Adapun untuk pelaporan capaian Aksi HAM B08, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pemantauan melalui surat notifikasi kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melakukan pengisian Aksi HAM yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Dari hasil capaian Aksi HAM berharap baik pada B08 maupun B12 mendapatkan lapor hijau dimana seluruh capaian Aksi HAM tercapai dengan sempurna,” lanjutnya.

Terkait agenda penghargaan “Kabupaten/Kota Peduli HAM”, ia menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota agar melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dangan “mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dan memberi penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota.”

Di tengah masa pandemi covid-19, pihaknya pun berharap agar “implementasi perlindungan pemenuhan, pemajuan serta penghormatan hak asasi manusia tetap menjadi komitmen pemerintah,” sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Reporter: Suryadi Lahirdianto
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*