KUPAS KOLOM: Dana Haji Dana Fitnah

Jamaah Haji (dok. Kemenag)
Jamaah Haji (dok. Kemenag)

Oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA)

Pada 2 Juni 2020 pemerintah melalui Kementerian Agama tiba-tiba memutuskan penundaan ibadah haji pada tahun ini. Padahal pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan apapun terkait jadi atau tidaknya ibadah haji 1441 hijriyah.

Penundaan ibadah haji mendapat protes keras dari banyak anggota dewan. Bila memperhatikan protes mereka, sepertinya lucu banget, persis anak-anak TK yang suka ngomel dan manja-manja cengeng. Padahal hanya kesalahan prosedur mengumumkan penundaan haji secara sepihak oleh Kementerian Agama.

Selanjutnya, yang diinginkan oleh anggota Dewan, adalah sebaiknya pihak Kemenag melakukan konsultasi dulu dengan DPR. Sedangkan ini tanpa minta izin langsung dari DPR sudah mengumumkan langsung ke publik melalui media sosial maupun massa. Hal-hal seperti ini dianggap melanggar prosedur, dan membuat anggota Dewan emosional di publik.

Kemudian agar anggota dewan tidak marah atau ngomel-ngomel terus, akan lebih bijak Menteri Agama Fachrul Razi mencari sebuah alasan yang rasional. Tentu alasan ini sangat bermanfaat untuk merayu Anggota DPR supaya tidak ngambek terus. Sebuah alasan bisa diibaratkan bagai sebuah permen rasa mint untuk melegakan rasa marah DPR.

Dan ternyata alasan tersebut sudah dipunyai pihak Kementerian Agama. Alasan yang akan diutarakan sudah bisa ditebak khalayak umum, yaitu alasan penundaan haji ini atas perintah Presiden Jokowi, pandemi COVID-19 dan juga tidak lupa meminta maaf kepada DPR sebagai sebuah pernyataan basa-basi.

Kemudian daripada itu, yang lebih penting bagi masyarakat, bukan persoalan mengejar alasan penundaan ibadah haji seperti yang diinginkan para anggota Dewan tersebut. Masyarakat ingin tahu, setelah pemerintah menunda ibadah haji tahun 2020, uang haji itu mau diapakan atau mau dikelola seperti apa oleh pemerintah Jokowi. Hal seperti inilah yang harus dikejar masyarakat kepada Kemenag.

Karena sampai sekarang, pemerintah selalu membisu tentang tata kelola dana haji tersebut. Apalagi ditambah dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) tidak pernah mau serius menjelaskan dana haji itu dipakai buat apa saja. Meskipun BPKH yang punya kewenangan dalam pengelolaan haji seperti tidak mau berisik, dan pengen selalu aman. Makanya mereka diam seribu bahasa sambil menikmati gaji sebesar Rp135 juta per bulan masuk ke kantong sendiri.

Advertisement

Meskipun memang BPKH pernah menjelaskan bahwa daripada dana haji menganggur dan tidak bermanfaat, maka akan lebih baik mereka investasikan saja. Tetapi investasi kemana saja, tidak pernah dijelaskan secara rinci. Cuma BPKH selalu menyatakan berinvestasi dengan bermacam-macam skema yang berbasis syariah. Sekali lagi penjelasan ini tidak menjelaskan apa-apa tentang pengelolaan dana haji. Dana haji tetap gelap di tangan BPKH.

Dengan tidak transparan dana haji ditambah para pejabat BPKH yang kinerja diam saja, maka sangat masuk akal jika banyak isu yang beredar bahwa dana haji akan digunakan untuk memperkuat Rupiah. Dana haji sebesar Rp14,5 triliun benar-benar sangat maksimal digunakan untuk intervensi kurs agar Rupiah bisa stabil.

Selain itu, isu dana haji untuk memperkuat Rupiah, ternyata membuat Wamenag (wakil menteri Agama) Zainut Tauhid Saadi sangat jengkel banget. Kemungkinan rasa jengkel ini tidak bisa ditahan, maka muncul kata-kata fitnah dari pejabat nomor dua di Kementerian Agama. Padahal, kata fitnah ini tidak pantas muncul dari mulut seorang wakil menteri.

Akan lebih enak didengar kata yang muncul kata yang menyakinkan buat publik bahwa dana haji bukan untuk memperkuat rupiah. Agar masyarakat atau pemilik dana haji tidak tambah curiga kepada BPKH dan Kementerian Agama yang mengelola dana haji seperti dana itu miliknya sendiri.

Memang dana haji selama ini seperti dikelola sebagai milik sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara pengelolaan Kemenag sendiri, dengan ditemukan adanya penyimpangan, di mana pernah dana haji dalam bentuk PKOH (Pengelolaan Keuangan Operasional Haji) sebesar Rp804 juta digunakan untuk yang aneh-aneh seperti pengadaan kupon BBM sebesar Rp763 juta, penggantian suku cadang sebesar Rp29 juta, dan perpanjangan STNK sebesar Rp11 juta oleh unit pengelolaan aset haji pada Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah).

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*