BARUPAS: “Batalkan RUU HIP, Bubarkan Parpol Pengusungnya”

Ketua Umum PP BARUPAS Indonesia, Azrai Ridha (dok. KM)
Ketua Umum PP BARUPAS Indonesia, Azrai Ridha (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Pimpinan Pusat “Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera” (BARUPAS) Indonesia menolak tegas rencana pengesahan RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) yang telah masuk ke Prolegnas DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP BARUPAS Indonesia, Azrai Ridha melalui siaran pers yang diterima KM kemarin 23/6.

“Sejarah perjalanan bangsa ini adalah sejarah perjuangan yang melahirkan patriot–patriot yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya kehidupan bangsa yang berdaulat dan telah menghantarkan bangsa ini pada kemerdekaan 17 Agustus 1945,” kata Azrai.

“Bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah kesepakatan seluruh bangsa yang sifatnya final dan mengikat, karena itu sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa setiap ide, gagasan, tindakan yang bermaksud mengubah Pancasila dan UUD 1945 akan selalu membuat bangsa ini mengalami kekacauan dan perpecahan terjadi dimana-mana sebagaimana saat terjadinya perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD Serikat 1949 seterusnya menjadi UUDS 1950 dan akhirnya kembali ke UUD 1945,” papar Azrai.

Advertisement

Mencermati perkembangan situasi yang memunculkan kekisruhan setelah RUU Haluan Ideologi Negara masuk ke prolegnas DPR RI, Azrai menyerukan “Dekrit Kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa” yang berisi 6 poin:

1. Batalkan dan cabut RUU HIP dengan atau tanpa syarat apapun dan bubarkan parpol pendukung RUU HIP.

2. Cabut TAP No.I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

3. Kembalikan TAP MPR No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA).

4. Terbitkan ketetapan MPR untuk menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

5. Kembali kepada kemurnian UUD 1945 yang asli.

6. MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat segera membuka Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*