Pengajuan Anggaran Penanganan Covid-19 oleh Pemkot Bogor Tanpa Rincian Jelas, Aktivis: “Pemkot Tidak Becus, Harus Dikawal Ketat”

GERPAMMA beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Kamis 16/4/2020 (dok. KM)
GERPAMMA beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Kamis 16/4/2020 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Para aktivis yang tergabung dalam “Gerakan Perjuangan Masyarakat Dan Mahasiswa” (GERPAMMA) menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2020 untuk penanganan covid-19 yang di ajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Mereka mempertanyakan besaran anggaran serta rinciannya yang dinilai “tidak jelas”.

“Anggaran APBD Kota Bogor dalam penanganan permasalahan covid-19 yang sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh Pemkot Bogor, sebesar Rp334 miliar lebih, bagaimana kajiannya dan bagaimana realisasinya terhadap rinciannya jika nanti realisasi?” ungkap Ketua GERPAMMA Fatarizky usai audensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Kamis 16/4.

” Dengan nilai total pengajuan sebesar Rp334 miliar lebih, bagaimana dasar kajiannya, sementara beberapa rincian juga sangat tidak jelas,” tambah Fata.

Menurut Fata yang juga mantan Ketua BEM se Bogor, rincian yang masuk dalam pengajuan ke DPRD untuk penggunaan APBD Kota Bogor dalam penanganan covid-19 di antaranya aksi pencegahan atau preventif meliputi logistik Rp210.752.928, kegiatan pencegahan Rp21.146.400, program percepatan penanganan covid-19, RW Siaga Corona Rp5.793.200.000, paket sembako 3 bulan Rp38.660.934, dapur umum Rp4.725.000.000, bansos tunai DTKS/non DTKS, tidak tercover APBD Provinsi Rp17.779.095.000, penangguhan denda PDAM, Rp1.575.000.000, program pasca bencana, kompensasi retribusi Rp18.000.000.000, modal usaha IKM dan Mikro Rp16.417.000.000.

“Dari rincian tersebut tidak jelas, hanya bersifat global tanpa jelas rinciannya, ini seperti apa kajian Pemkot Bogor meminta anggaran tersebut?” tegas Fata.

Di tempat yang sama Kabid Advokasi GERPAMMA Hendi mengatakan, dari pengajuan anggaran yang dinilai tidak jelas, kerja Pemkot Bogor dalam mengkaji anggaran yang sekarang ini “sangat dibutuhkan segera” oleh masyarakat yang terkena dampak covid-19 dipertanyakan.

Advertisement

“Musibah yang melanda negara ini, mencerminkan ketidakbecusan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Bogor, yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi warganya,” ujar Hendi yang juga menjabat Presma STKIP Muhammadyah Bogor.

“Untuk itu kami GERPAMMA akan terus mengawal dari anggaran tersebut, agar jangan sampai ada penyimpangan dan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu,” tutup Hendi.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bogor Atang Tristanto menjelaskan, sebelumnya Pemkot Bogor mengajukan sebesar Rp1 miliar saja, hingga akhirnya pada rapat tanggal 7 April 2020 mengajukan sebesar Rp334 miliar lebih untuk anggaran APBD Kota Bogor untuk penanganan covid-19.

“Hingga kami DPRD menyampaikan anggaran Rp1 miliar tersebut tidak akan cukup dalam penanggulangan covid-19, sehingga Pemkot mengajukan anggaran sebesar Rp8,9 miliar. Maka kami mempersilakan Pemkot untuk menggunakan BTT,” tambah Atang.

Namun, lanjut Atang, pada saat diundang pada rapat 7 April 2020, angka yang muncul sebesar Rp334 miliar lebih. “Itu pun tanpa rincian yang kompatibel, rinciannya hanya satuan saja tidak ada rinciannya secara jelas.”

“Maka menyikapi hal tersebut kami DPRD membuat rapat Bamus. Dalam hal ini Pemkot Bogor memanfaatkan ruang diskresi, dalam kebijakan pemerintah pusat, seperti PERPU nomor 1 2020 tentang perubahan kebijakan uang negara,” ujar Atang.

Intinya, lanjut Atang, “sekarang ini mari sama-sama kita kawal terkait anggaran-anggaran dalam menangani covid-19, agar tidak ada hal-hal yang tidak sesuai. Maka dengan adanya GERPAMMA ini kami juga sangat apresiasi, kami DPRD punya teman untuk mengawal ini semua,” pungkas Atang.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*