Aktivis Minta Gubernur Jabar Tekan Perusahaan Leasing Agar Hentikan Sanksi Denda Keterlambatan Cicilan Kendaraan Bermotor

Ilustrasi (dok. photos-and-paintings.com)
Ilustrasi (dok. photos-and-paintings.com)

BOGOR (KM) – Masih diberlakukannya sanksi denda bagi para debitur yang telat membayar cicilan kendaraan motor di wilayah Bogor memancing reaksi keras dari masyarakat. Kekesalan tersebut disampaikan oleh aktivis Bogor Ali Taufan Vinaya, yang melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan memintanya agar mendesak perusahaan pembiayaan supaya menghentikan penerapan sanksi denda bagi kreditur yang telat melakukan pembayaran cicilan kendaraannya di saat krisis covid-19 ini.

ATV juga mengkhawatirkan akan terjadi pembengkakan tagihan akibat penerapan sanksi denda tersebut ditengah terjadinya situasi wabah covid-19 ini.

“Bagaimana dengan masyarakat yang awam yang tidak tahu, dan tiba-tiba kredit mereka membengkak karena denda yang terus berjalan?” kata Ali dalam surat terbuka yang diterima redaksi KM sore ini 9/4.

“Berbagai kebijakan dari Pemerintahan Pusat dalam menyikapi dan menghadapi penyebaran covid-19 sudah dilakukan. Mulai dari pemberian listrik gratis, Kartu Prakerja sampai dengan pemberian keringanan untuk para kreditur, [tapi] di wilayah Kota/Kabupaten Bogor, keringanan hanya diberikan kepada kalangan tertentu saja, yaitu ODP, PDP dan orang-orang yang sudah dinyatakan suspect terkena virus covid-19,” ujarnya.

Advertisement

“Sementara, dampak yang dirasakan bukan hanya bagi mereka kalangan 3 kriteria di atas, tapi seluruh masyarakat terkena imbas, khususnya wilayah-wilayah yang dekat dan berdampingan dengan Ibukota Jakarta seperti Kota dan Kabupaten Bogor.”

Dalam surat tersebut Ali mengaku mendapat informasi bahwa sampai saat ini pihak kreditur masih memberlakukan denda bagi para debitur yang telat membayar. “Dan apabila kita tidak mampu melakukan pembayaran, maka kita harus mengajukan dan membuat permohonan, dan itu tergantung dari pimpinan kantor tersebut,” kata Ali.

“Lantas bagaimana dengan masyarakat yang awam yang tidak tahu, dan tiba-tiba kredit mereka membengkak karena denda yang terus berjalan?” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan pihak Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan.

Reporter: Efri
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*