Kompak, Camat dan Ketua Apdesi Kecamatan Pamijahan Bantah Terima Setoran

Camat Pamijahan memberikan klarifikasi terkait isu adanya setoran Kades ke dirinya, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin 13/1/2020 (dok. KM)
Camat Pamijahan memberikan klarifikasi terkait isu adanya setoran Kades ke dirinya, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin 13/1/2020 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Camat Pamijahan, Rosidin, membantah kabar yang beredar bahwa ada setoran atau upeti dari 15 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Pamijahan yang disetorkan oleh Ketua APDESI Kecamatan Pamijahan kepada salah satu oknum pejabat Kecamatan Pamijahan.

Ketika awak media menjumpai Rosidin di ruang kerjanya di Kantor Kecamatan Pamijahan, Senin 13/1, dirinya meminta awak media agar tidak merekam pernyataan yang diucapkan, lantaran mengaku “lebih mengedepankan diskusi” terkait persoalan yang ada.

“Maaf, saya mohon jangan direkam karena ini diskusi,” katanya.

“Amit-amit, saya tidak menerimanya dan semua isu yang beredar tersebut tidak benar, dan saya minta isu itu jangan dibesar-besarkan, karena akan menjadi bola api yang akan menggelinding kesana kemari,” pintanya.

Terpisah, hal yang sama diucapkan oleh Ketua APDESI Kecamatan Pamijahan Urip Iskandar ketika ditemui di Kantor Desa Cibitung Wetan, ditemani Kades Purwabakti Tajudin.

“Itu tidak benar, saya tidak pernah memintai sejumlah uang dari para Kepala Desa untuk disetorkan ke Camat seperti apa yang diberitakan,” kata Urip.

“Anggarannya pun turun 3 bulan mendekati akhir tahun 2019 untuk tahap 1, masih banyak desa pekerjaan bersumber anggaran dari BP belum selesai yang akhirnya anggaran tahap 1 masuk lagi ke kas Desa,” katanya.

Pernyataan dari keduannya bertolak belakang dengan klaim narasumber, yang juga seorang Pendamping Desa, saat dimintai keterangan.

“Yang jelas saya langsung dari para Kepala Desanya, bilang bahwa Kecamatan (camat) minta 11 juta per Desa dan dikumpulkan di Ketua APDESI,” tegasnya.

“Mana ada maling ngaku maling, Camat sebagai penerima sekaligus penikmat,” tegasnya.

Isu ini mendapat tanggapan serius dari aktivis anti korupsi Kabupaten Bogor, Ali Taufan Vinaya (ATV), yang meminta Kejari dan Kapolres Bogor turun tangan.

“Persoalan mengenai masalah membantah kebenaran dan fakta ya silahkan saja dibantah, itu kan hak mereka. Benar atau tidak adanya Upeti tersebut dibuktikan di pengadilan, karena hanya pengadilanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan benar atau tidak nya dugaan tersebut,” kata ATV.

“Apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa itu benar adanya.
Di Kecamatan Pamijahan itu ada 15 Desa. 4 Desa di antaranya Purwabakti, Ciasmara, Ciasihan dan Cibunian diminta 15 juta, dan 11 juta itu untuk 11 desa yang lainnya,” tegasnya.

“Alasan itulah yang menjadi dasar yang kuat bagi para penegak hukum, baik Kejari Bogor dan Kapolres Cibinong diminta untuk segera turun tangan dan mendalami terkait adanya indikasi dan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Pamijahan,” kata mantan aktivis 98 ini dengan tegas.

Reporter: Dian Pribadi
Editor: HJA

Komentar Facebook