BARUPAS Desak Pemerintah Minta PBB dan OKI Bentuk Komite Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Uighur

JAKARTA (KM) – Kabar soal dugaan penindasan yang dialami masyarakat Muslim Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang, Tiongkok, kembali menjadi perbincangan hangat di media massa dan media sosial. Dugaan perlakuan kejam oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok itu pun mendapat kecaman dari sejumlah negara dan figur publik di dunia, walau kabar tersebut dibantah keras oleh pihak pemerintah Tiongkok, yang menegaskan bahwa berita yang beredar di media-media arus utama tersebut merupakan kabar hoaks.

Pemerintah Indonesia sendiri hingga kini belum mengeluarkan pernyataan sikap resmi terhadap dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Sikap tersebut disayangkan oleh Pimpinan Pusat “Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera” (BARUPAS) Indonesia, yang dalam rilis pers yang diterima Kupas Merdeka kemarin 17/12 menyatakan “sangat mengecam dan mengutuk” tindakan Pemerintah Tiongkok yang melakukan “penindasan dan penyiksaan kepada kaum Muslim Uighur”.

Ketua Umum BARUPAS Indonesia, Azrai Ridha dalam pernyataan persnya juga mengecam sikap Pemerintah Indonesia yang “diam” dan tidak mengecam Pemerintah China atas isu kemanusiaan yang diduga menimpa masyarakat Uighur tersebut.

Menurut Azrai, isu yang dilansir oleh media asal Amerika Serikat The Wall Street Journal (WSJ) soal penyiksaan atas mayarakat Muslim Uighur itu bila merujuk kepada Statuta Roma dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sudah termasuk dalam kategori kejahatan internasional dengan kualifikasi pelanggaran HAM berat.

Ia menilai, kamp-kamp “cuci otak” yang diberitakan oleh WSJ itu merupakan salah satu bentuk “genosida”.

“Perbuatan yang memasukkan jutaan warga muslim Uighur ke dalam kamp-kamp cuci otak dan penyiksaan-penyiksaan kejam yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat, dan lainnya,” jelas Azrai.

Advertisement

“Tindakan kejahatan peradaban yang dilakukan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia, dan China melalui ideologi komunis dan segala kebengisannya telah mulai mencatatkan diri sebagai negara dan bangsa yang pertama melakukan kejahatan peradaban ini,” ungkapnya.

Azrai Ridha juga meyampaikan agar pemerintah Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan dukungan konstitusinya, semestinya dapat memainkan peran diplomasi internasionalnya untuk “menghentikan kejahatan pemerintah Tiongkok” dan “tidak bermanuver dengan statement di media”, melainkan secara riil menggunakan kekuatan diplomasi di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menekan PBB atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membentuk sebuah Komite Penyelidikan guna mengungkap dugaan isu kemanusiaan atau “kejahatan peradaban” yang dialami masyarakat Uighur, dan meminta PBB untuk membuka International Criminal Court guna mengadili pejabat-pejabat pemerintah Tiongkok yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap dugaan kejahatan itu.

“Pemerintah Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara tegas telah menyebutkan ‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.’ BARUPAS INDONESIA berharap Pemerintah Indonesia dapat menjadi pionir kekuatan utama dalam melawan segala kebatilan sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang dalam upaya terpeliharanya perdamaian dunia,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*