Pengecoran Jalan di Perum Koperpu Karang Satria Banyak Penyelewengan, Kontraktor Diduga Anggota Dewan

Pekerjaan pengecoran jalan di Perum Koperpu RT 006/04 Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (dok. KM)
Pekerjaan pengecoran jalan di Perum Koperpu RT 006/04 Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Kegiatan pengecoran jalan lingkungan (jaling) di Perum Koperpu Karang Satria Blok L RT06/04, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menuai banyak pertanyaan lantaran diduga adanya sejumlah pelanggaran teknis.

Dalam pantauan KupasMerdeka.com, di lokasi pekerjaan tersebut tidak ditemukan plang proyek, sehingga tidak dapat diketahui spesifikasi pekerjaan dan anggaran yang dituangkan untuk pekerjaan tersebut. Hal ini terindikasi melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Selain itu, di lokasi juga ditemukan agregat yang terlihat sebagian memakai puing, sedangkan penggunaan plastik sheet tidak sesuai standar. Pihak kontraktor pun diduga telah menggali lobang untuk jebakan core drill, yang dapat memberi hasil yang manipulatif ketika pengambilan sampel beton.

Pengawas dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Suban, mengaku tidak berada di lokasi saat pemasangan plastik sheet, sedangkan soal lubang untuk core drill, dirinya akan menegur kontraktor. “Ya kalau ada lobang yang digali nanti saya akan tegur pihak kontraktor,” katanya.

Adapun menurut informasi yang dihimpun KM, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut merupakan perusahaan milik seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar berinisial YO.

Terpisah, ketua Komunitas Peduli  Bekasi (KPB) Yanto Purnomo saat dimintai tanggapan oleh KM pada Minggu 6/10 menyatakan bahwa sistem pengawasan Disperkimtan Kabupaten Bekasi “memang lemah”.

“Salah satu penyebabnya adalah sistem pengawasan dari pihak Dinas yang sangat lemah, ditambah tidak ada sikap tegas terhadap kontraktor yang nakal. Harusnya pengawas sudah mengantisipasi untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Sehingga hasil dari pekerjaan sesuai dengan  yang diinginkan, kalau jawaban pengawas nanti akan ditegur, itu mah jawaban normatif,” tegas Yanto.

“Dan lucunya lagi, konsultan yang dibayar harusnya melakukan teguran ketika ada kejanggalan dalam pekerjaan itu, ini malah seolah-olah tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut,” ketusnya.

Menurut Yanto, seorang anggota Dewan, pejabat pemerintah atau siapapun yang telah menerima upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Negara (APBD/APBN), tidak dibolehkan mengerjakan suatu proyek pemerintah.

“Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku,” papar Yanto.

“Kami sangat menyayangkan kalau ini benar. Sebab, dewan yang diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif justru dia bermain,” tutur dia.

“Seharunya, kasih saja proyek kepada ahlinya. Jangan justru karena mereka anggota DPRD dan karena mereka punya jabatan, seenaknya mengintimidasi pemerintah untuk mengerjakan suatu proyek. Semoga itu tidak terjadi. Ingat sumpah dan janjimu,” katanya.

Reporter: Den
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*