Mobil Dinas Bupati dan Wabup Pidie Jaya Sudah Berumur 11 Tahun, Aktivis Nilai Wajar Pengadaan Mobil Dinas Baru

BANDA ACEH (KM) – Berdasarkan Permendagri Nomor 07 tahun 2006 tentang sarana dan prasarana mobil dinas bupati atau wali kota, para pejabat tersebut boleh memakai dua unit mobil dinas, yaitu tipe sedan 2500 CC dan tipe Jeep 3200 CC. Untuk wakil bupati dan wakil wali kota juga diperkenankan memakai dua unit mobil dinas, tipe sedan 2200 CC dan Jeep 2500 CC.

Berkaitan hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Peduli Pembangunan Trienggadeng (FP3T) di Pidie Jaya Heri Safrijal S.P. menilai pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya sudah saatnya dilakukan. Sebab bupati dan wakil bupati Pidie Jaya setelah 2 periode menjabat sebagai kepala daerah masih menggunakan mobil dinas Fortuner untuk Bupati dan toyota Harrier untuk Wabup.

“Saya rasa hal wajar kalau Bupati Wakil Bupati punya mobil dinas baru karena memang diperlukan untuk kepentingan tugasnya agar mudah dalam mobilisasi ke daerah-daerah kunjungannya, apalagi seorang Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya melakukan perjalanan dinas khususnya di wilayah Pidie Jaya saja, melainkan juga ke luar daerah, juga antar provinsi,” jelas aktivis yang juga ketua LSM Radar Aceh, Senin 14/10.

Menurut Heri, melalui dialog dengan Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi, selama ini dia menggunakan mobil Toyota Harrier bekas mobil operasional mantan Bupati Pijay perode 2009-2014, Gade Salam, yang telah berusia 11 tahun lebih. 

Selama ini mobil tersebut kerap mogok di tengah perjalanan saat melakukan kunjungan dinas dalam daerah maupun luar daerah karena faktor usia. Heri menilai wacana pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati beberapa hari kemarin itu bukanlah untuk niat berfoya-foya semata, melainkan memang sudah selayaknya dilakukan.

Dengan adanya regulasi ini artinya mobil dinas yang digunakan harus sesuai dengan standar yang sudah ada dan tidak boleh melebihi.

“Yang perlu digarisbawahi, pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati bukan untuk pemborosan anggaran tapi lebih kepada peningkatan pelayanan ke masyarakat Pidie Jaya itu sendiri,” tutup Heri.

Reporter: Maulida Ariandy
Editor: HJA