Tolak PPDB Zonasi, Walikota Bogor: “Bikin Kisruh Dunia Pendidikan!”

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Camat Se-Kota Bogor saat konferensi pers soal PPDB di Balaikota, Senin 1/7/2019 (dok. KM)
Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Camat Se-Kota Bogor saat konferensi pers soal PPDB di Balaikota, Senin 1/7/2019 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini menimbulkan kekisruhan di dunia pendidikan, termasuk di Kota Bogor. Kebijakan tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang menjadi bagian dalam mensukseskan program tersebut, tetapi perlu dipahami seluk beluk warga dengan segala dinamika dan tantangannya. Hal tersebut disampaikan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers di Balaikota Bogor siang ini 1/7.

“Jika memang zonasi itu tujuan baik, hari ini kami Pemkot Bogor mengkritisi hal tersebut, apakah program zonasi itu baik? Banyak masukan dan kritik dari masyarakat dengan sistem zonasi ini sehingga menjadi kisruh dunia pendidikan di Kota Bogor,” ungkap Bima saat Perscon PPDB di Balaikota, Senin (01/07).

Menurut Bima, sistem zonasi seleksi PPDB dengan jarak dekat sekolah belum tepat, lantaran penyebaran sekolah juga belum merata di setiap wilayah. “Ini menjadi permasalahan utamanya. Jadi sekolah negeri belum dapat menampung semua peserta didik,” kata Bima.

Advertisement

“Lalu ada dampak bagi siswa-siswi yang telah bekerja keras bertahun-tahun mempersiapkan diri, karena nilai dan prestasi akademik menjadi kalah bobotnya dengan letak geografis,” terang Bima.

“Maka dengan kata lain Pemkot Bogor sangat menolak sistem zonasi ini. Harus ada formula yang lebih masuk akal. Zonasi ini belum saatnya, harus bertahap,” tegas Walikota.

“Bagi kami menawarkan sistem yang lebih masuk akal, bobot harus lebih besar pada kompetensi, proporsi diperhatikan pada ekonomi bagi yang membutuhkan, jalur prestasi, lalu aparatur sipil negara yang pidah tugas. Baru sistem zonasi kedekatan sekolah, porsinya harus seperti itu,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*