KUPAS KOLOM: Represi Aparat Keamanan: “Penyiksaan dan Pembunuhan di Papua”

Oleh Yunus Gobai, Anak asli suku Mee, Ketua Komisi HAM dan Komsos di Paroki Kristus Sang Gembala, Wedaumamo, Paniai, Papua

Wajah buruk keamanan negara di tanah Papua tak juga sirna. Penembakan dan penyiksaan aparat keamanan terhadap orang asli Papua menguatkan cara-cara represif sulit diubah dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Kekerasan yang dipraktekkan aparat kepada orang asli Papua terekam dalam dokumentasi Memoria Passions, pada 2017-2019 keamanan negara TNI dan Polri menggunakan cara represif dan kekuatan senjata dalam beberapa peristiwa di sejumlah daerah pedalaman dan kota kabupaten di tanah Papua.

Tindakan represif keamanan negara pada 2017-2019 menyebar ke sejumlah wilayah kota kabupaten Dogiyai: Kampung Oneibo di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, kampung Beraf, kabupaten Jayapura, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke dan sebagainya.

Aparat keamanan melakukan penyisiran terhadap masyarakat asli di Nduga dengan target mengejar Egianus Kogeya dan Penme Kogeya. Kedua orang ini adalah pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) yang menembak 21 karyawan jalan trans di Nduga pada 1 Desember 2018. Aparat keamanan pun tidak tinggal diam. Aparat keamanan berhasil tembak beberapa warga yang tergabung dalam organisasi OPM di Nduga.

Sementara orang asli Papua di Nduga mengungsi di kabupaten-kabupaten terdekat. Ada banyak anak tidak belajar di sekolah entah Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Banyak ibu-ibu melahirkan anak di hutan dan di gua-gua. Mereka tidak makan dan minum. Bahkan ada yang diperkosa, dan dibunuh lalu dibuang di sungai-sungai sampai keluarganya belum ditemukan. Aparat gabungan militer masih menyisir para pelaku dan OPM di wilayah Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak Papua hingga Juli 2019 ini.

Belum lagi kasus penembakan terhadap empat pelajar Sekolah Menengah Atas di Paniai pada 8 Desember 2014 hingga kini pelakunya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia. Kasus penembakan terhadap 4 warga sipil di Jayapura yaitu Apner Kaigere (34), mengalami luka tembak, Andi Hengga (25) mengalami luka tembak, Niko Kaigere (29) mengalami luka tembak dan kasus ini terjadi pada 18 April 2019.

Demikian juga penembakan 2 orang warga sipil yaitu Melianus Dogopia (18) mengalami luka tembak peluru di bagian paha. Pelakunya adalah 4 orang polisi dan prosesnya diselesaikan sebatas minta maaf saja. Dan Yulius Mote (18) ditembak mati dan kena peluru di otak belakang di Waghete 21 Mei 2019. Aktornya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini.

Berselang seminggu kemudian, aparat militer Indonesia tidak berhenti sampai di situ, dan malah menembak mati 4 orang warga sipil yaitu Saverius Sai (40), Nicolaus Tupa (38), Matias Amunep (16), dan Fredrikus Inepi (35) dan luka tembak Jhon Tatai (25) di Fayit, Kabupaten Asmat, Papua pada 27 Mei 2019. Bahkan aparat militer Indonesia tidak tinggal diam di tanah Papua dan mereka angkat senjata dan menembak mati seorang warga yaitu Yohanes O. Woymend (25) di Kabupaten Merauke pada Juni 2019.

Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB pada 10 Desember 1948 telah menegaskan perlawanan terhadap penyiksaan dan kekejaman kepada manusia, yang tertuang pada pasal 3-5. Dokumen yang memuat ketentuan HAM tampaknya diabaikan oleh pemerintah Indonesia, dan ini ironis, sebagai anggota PBB. Bahkan, Indonesia telah memiliki UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang melindungi hak-hak hidup bagi warga negaranya. Sebaiknya negara tidak berhak menyiksa dan membahayakan keselamatan warga negaranya.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*