Gedung di Perumahan Duta Tidak Jelas Perizinannya, Diduga Dipermainkan oleh Eks Lurah

Gedung yang belum memiliki IMB di Perumahan Duta, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi (dok. KM)
Gedung yang belum memiliki IMB di Perumahan Duta, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Maraknya bangunan tidak berizin di Kota Bekasi diduga dikarenakan ulah tangan-tangan oknum pegawai pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya, bangunan besar yang berlokasi di Perumahan Duta, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, yang diduga belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), sedangkan bangunan tersebut sudah pada tahap pemasangan rangka baja.

Di lokasi, Kupasmerdeka.com mencoba untuk berkomunikasi dengan mandor yang bertanggung jawab di lapangan untuk mempertanyakan IMB. Mandor pun menjelaskan, kalau masalah surat izin sedang “tahap pengurusan”, karena sudah diserahkan kepada lurah.

“Waktu itu juga sempat datang pegawai dinas untuk menegur, mempertanyakan surat izin. Saya bilang sudah diurus sama pak Lurah,” terang mandor di lokasi bangunan.

Sementara itu, Pris, mantan Lurah Harapan Baru yang menjabat ketika proyek tersebut hendak dimulai, mengaku bahwa dirinya memang mengurus IMB untuk gedung tersebut. “Sudah mengurus ke Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR), Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan sekarang sudah mau naik rekom PTSL,” ucap Pris kepada KM.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan segera mengurus peil banjir ke DBMSDA, namun tidak menyebut kalau dirinya akan mengurus ke Dinas Tata Ruang.

Advertisement

Alfian, pengawas bangunan (Wasbang) Bekasi Utara, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, mengaku mengetahui bahwa pengurusan perizinan itu diurus oleh mantan lurah. “Karena infonya perizinannya sudah diurus ke Damkar dan ke LH. Tapi saya mencoba untuk mengecek kebenaranya apa memang benar sudah di urus,” katanya.

“Sebenarnya waktu itu saya coba untuk bantu mengenai pengurusan perizinan, tapi saya malah diatur-atur sampai dia tidak menghargai tupoksi saya. Memang beliau sempat juga memberi anggaran 1,5 juta untuk pembiayaan, cuma saya tidak tahu untuk pengurusan berkas apa,” lanjut Alfian.

“Karena waktu saya tanya untuk berkas apa, dirinya tidak jelas jawabannya. Saya mau pulangin itu anggaran yang 1.5 juta karena tidak pernah ada kabar, mencoba untuk dihubungi telepon saja tidak diangkat. Dan akhirnya saya layangkan surat teguran pertama, ya kalau untuk surat teguran yang kedua nanti saya cek dulu kebenarannya soal pengurusan Damkar dan LH,” pungkasnya.

Reporter: Den
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: