Pemkab Sikka NTT Tandatangani MOU Perlindungan Tenaga Kerja Dengan Pemkab Kutai Barat

(dok. KM)
(dok. KM)

KUTAI BARAT, KALTIM (KM) – Ketua DPP Serikat Buruh Independen (SBI), Hilarius Onesimus Moan Jong melakukan pertemuan dan diskusi dengan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTT, diantaranya Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, serta anggota Dewan lainnya yakni Alfridus Melanus Aeng dan Stefanus Sumandi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka, Germanus Goleng beserta Kabag Humas, Even Edomeko, serta Kabid dan Kasi Disnakertrans Kabupaten Sikka, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran orang nomor satu Kabupaten Sikka beserta rombongan tersebut sekaligus dilakukan dalam rangka melakukan penandatangan kesepakatan (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tentang perlindungan tenaga kerja asal NTT di Kutai Barat.

Bupati Sikka dalam keterangannya mengatakan jika Pemkab Sikka sudah menandatangi MOU dengan Pemkab Kubar guna melindungi tenaga kerja asal Kabupaten Sikka dari perdagangan orang atau trafficking.

“Selain itu juga untuk menertibkan administrasi kependudukan, menertibkan prosedur perekrutan tenaga kerja berdasarkan undang-undang yang berlaku, memberikan jaminan kesehatan, keamanan serta keselamatan bagi warga Kabupaten Sikka yang bekerja di Kutai Barat,” terang Bupati Sikka.

Kedatangan Bupati Sikka untuk menandatangi MOU dengan Pemkab Kubar mendapat apresiasi dari Ketua DPP SBI, Hilarius Onesimus Moan Jong. Ones menilai hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis yang patut diapresiasi karena dapat memberikan angin segar bagi tenaga kerja NTT yang mengadu nasib di Kalimantan Timur.

“Menurut saya, semua bupati di NTT harus bisa buat hal yang seperti ini sehingga warganya yang bekerja di luar NTT seperti di Kaltim ini bisa terdata dengan baik, sebab banyak yang merantau tidak punya KTP sehingga perusahaan akan susah mengikutkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar Ones.

Bupati Sikka dalam pertemuan tersebut juga mengharapkan agar SBI bisa lebih berperan dalam proses pendataan dan pengawasan tenaga kerja NTT di Kaltim agar kedepan bila ditemukan masalah bisa langsung melaporkan ke pihaknya agar langsung diteruskan ke Menteri Tenaga Kerja.

Dalam kesempatan tersebut juga disebutkan jika faktor ekonomilah yang menyebabkan banyak warga NTT memilih untuk mencari nafkah di Pulau Kalimantan, sehingga hal tersebut menjadi PR besar buat Pemerintah Provinsi NTT kedepan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warganya.

Reporter: Yansen G
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*