Jalan Pasir Ipis-Garehong Sebulan Sudah Rusak, Pengamat Duga Kuat Proyek Bermasalah

Bagian Jalan Pasir Ipis-Garehong, Kabupaten Bogor, yang kondisi rusak (dok. KM)
Bagian Jalan Pasir Ipis-Garehong, Kabupaten Bogor, yang kondisi rusak (dok. KM)

BOGOR (KM) – Proyek perbaikan jalan sepanjang 12 kilometer yang menghubungkan antara Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, ditengarai bermasalah. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk proyek tersebut telah dterbitkan sejak 23 Juli 2017 lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

Namun, hasil analisa dan fakta di lapangan oleh aktivis dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmat S. Anwar menyatakan bahwa proyek perbaikan jalan yang diaebut Jalan Pasir Ipis-Garehong itu “kuat diduga bermasalah,” ungkapnya kepada awak media, Kamis 20/12.

“Ya kenapa kami bisa mengatakan begitu, karena saat kami turun ke lapangan, jalan baru tersebut banyak yang rusak, bolong-bolong juga. Tapi sudah setahun belum juga ditangani dengan serius,” ujarnya.

“Kami tidak mau hal ini dibiarkan cuma cerita begitu saja, tanpa ada reaksi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat,” sambung Rahmat.

Kata Rahmat, kalau mereka tidak ada reaksi, maka wajar pihaknya mempertanyakan komitmen Kejati dalam penegakan supremasi hukum.

“Hal ini bukan hanya komitmen tapi kami pertanyakan juga integritasnya.
Kenapa kami bicara begini, karena kami yang merasakannya, dengan pernah turun ke lokasi langsung. Dan hasil dari pembangunan tersebut kualitasnya buruk,” tegas Rahmat.

Masih kata Rahmat, pekerjaan itu terkesan “asal-asalan”, padahal anggaran begitu besar, yaitu Rp36.713.248.000. “Hitungan sebulan 7 hari sudah rusak, pada hancur. Dengan nilai tersebut seharusnya kualitas pembangunan jalannya baik,” tuturnya.

“Hal ini bagi kami bukan main-main, angka yang digelontorkan dari Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan jalan yang menghubungkan dua daerah tersebut kami nilai angka yang tidak sedikit. Tapi kenapa fakta nya di lapangan tidak sesuai angka yang besar itu, dengan hasil kualitasnya.”

Dalam hal ini, lanjut Rahmat, Kejati Jawa Barat harus turun juga langsung ke lokasi. “Agar tahu seperti apa faktanya di lapangan agar lebih objektif menilainya. Ini serius. Karena ini pembangunan Jalan Garehong menggunakan uang masyarakat Bogor yang dikelola oleh Pemerintah. Jadi kami berhak menuntut kualitas pembangunan tersebut. Wajar kan kami komplain dan menduga adanya ketidakberesan dalam pembangunan Jalan Pasir Ipis-Garehong tersebut. Karena kami ikut berkontribusi. Dan kami tidak ingin uang kami disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.”

“Apalagi kan dari awal juga kami suka lihat, banyak yang mempermasalahkan. Berarti kan bermasalah,” beber Rahmat.

“Jadi dengan tegas kami meminta kepada Kejati Jawa Barat untuk segera memanggil Kadis PUPR Kabupaten Bogor, Konsultan Pengawas, dan pelaksana proyeknya dari PT. VUP. Agar persoalan ini tidak tertunda lagi, dan cepat selesai siapa yang bermain dalam proyek ini dan siapa juga yang di rugikan,” pungkas Rahmat.

Reporter: RED
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*