Rapat Paripurna DPRD Depok Bahas Laporan Hasil Kegiatan Reses Kedua Tahun 2018

DEPOK (KM) – Rapat paripurna DPRD Kota Depok kembali digelar dan dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Kota Depok HM Supariyono dan dihadiri oleh para anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok dan semua kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD, setiap masa persidangan DPRD meliputi masa sidang dan masa reses, dan masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD baik secara perorangan maupun berkelompok.

Adapun laporan dari setiap fraksi adalah sebagai berikut :
1. Fraksi PDI P: Tentang pelayanan publik yang belum maksimal, pelayanan pembuatan KTP Elektronik (E-KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga agar dipercepat prosesnya. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar ditambah jumlahnya dan perlu dilakukan survey supaya yang mendapatkannya adalah warga yang benar-benar kurang mampu.

2. Fraksi Gerinda: Meminta Pemkot melakukan pendataan yang lebih akurat sehingga masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan kuota penerima KIS agar ditambah. Kualitas pembangunan jaling dan drainase agar ditingkatkan supaya tidak cepat rusak dan memperbanyak kuota perbaikan terhadap RTLH. Memperbanyak penerangan jalan umum (PJU) di tiap kecamatan termasuk turap, karena banyak sungai/kali yang sudah sangat membutuhkan pembangunan/perbaikan turap.

3. Fraksi PKS: Meminta Pemkot melakukan program perbaikan jalan, jembatan, betonisasi jaling, normalisasi saluran air kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan yang rusak agar tetap dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan pelayanan Puskesmas menjadi 24 Jam, membangun ruang kelas baru (RKB) dan fasilitas lainnya di sekolah-sekolah, menambah armada sampah dan pengangkutan ke TPA agar dilakukan pada malam hari sehingga tidak menggangu aktifitas warga akibat bau yang menyengat.

4. Fraksi PAN : Pemkot Depok diminta untuk mempercepat pembangunan fisik di setiap kecamatan karena sudah memasuki musim penghujan dan mengakibatkan kemacetan serta kualitas pekerjaan jadi rendah dan terkesan asal jadi karena cepat terjadi kerusakan kurang dari setahun.

5. Fraksi Partai Golkar: Meminta Pemkot Depok agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat yang besar untuk masyarakat. Untuk itu perlu telaahan dan kajian yang seksama dalam menentukan sasaran program pembangunan untuk pelebaran dan pembukaan jalan baru sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Bantuan permodalan bagi industri rumahan dan UMKM agar bisa lebih bersaing. Mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kota dan Alun-Alun Kota Depok.

6. Fraksi Partai Demokrat: Meminta peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan akses layanan kesehatan serta peningkatan daya saing ekonomi, program Depok Peduli Pendidikan, layanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam, peningkatan insentif RT, RW dan LP, dan menyegerakan pembangunan Alun-Alun Kota Depok.

7. Fraksi PPP: Berharap agar perangkat daerah terkait memiliki database yang baik terhadap masalah fasos dan fasum sehingga nantinya dapat diketahui aset mana saja telah dimiliki Pemerintah Kota Depok yang masih dalam proses dan yang belum diserahkan termasuk aset yang bermasalah.

8. Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB): Meminta Pemkot Depok meningkatkan kawasan industri kreatif di wilayah Bulak Timur Cipayung dengan penataan yang baik dan rapih agar menjadi potensi bisnis industri yang baik untuk menambah sumber PAD, mendongkrak pendapatan daerah dengan melihat sektor-sektor ekonomi yang masih berpotensi untuk ditingkatkan, melanjutkan bantuan kepada UMKM, melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Depok.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA