KUPAS KOLOM: Adu Argumen Tentang Kenaikan BBM Mengalihkan dari Masalah dan Solusi Sebenarnya

Hasan J. A., Pemimpin umum KupasMerdeka.com
Hasan J. A., Pemimpin umum KupasMerdeka.com

Oleh Hasan JA*

Harga BBM menjadi salah satu komponen inflasi yang cukup menekan daya beli masyarakat dan menimbulkan ‘domino effect’ yang luas. Selain menjadi alat politik bagi oposisi, harga BBM selalu identik dengan kebijakan populis.

Inilah dilema BBM di negara berkembang di masa kini. Apakah mempertahankan subsidi BBM yang menyedot anggaran dan dinilai “tidak tepat” sasaran”, atau mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya kepada pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi?

Begitu kan argumennya?

Namun argumen seperti ini menyesatkan. Semua kebijakan ekonomi secara idealnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan seterusnya. Sekarang, apakah pencabutan subsidi BBM, yang kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, akan membantu mengentaskan kemiskinan? Bisa iya, bisa tidak. Kalau elemen kenaikan harga BBM bisa di-offset dengan berkurangnya konsumsi BBM lantaran jalan raya dan jalan tol mulus, dan memangkas waktu logistik, maka itu masuk akal. Tapi sulit untuk diukur tanpa penelitian yang mendalam. Sulit untuk di-kuantifikasi dengan statistik dan angka-angka yang kongkret. Selain itu, apakah dengan pengalihan subsidi BBM, lantas proyek-proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri tepat sasaran? Buktinya, seiring penggelontoran dana triliunan rupiah untuk membangun jalan tol, jalan-jalan raya di daerah masih banyak yang rusak.

Kita harus melihat the big picture. Pengaruh harga BBM itu bukan sekedar urusan ongkos bensin atau harga bahan pokok. Naik-turunnya harga BBM juga merupakan alat politik, baik bagi rezim pemerintah maupun pihak oposisi.

Sebenarnya, diskursus mengenai harga BBM yang seperti ini mengalihkan dari masalah sebenarnya, yaitu konsumsi BBM itu sendiri. Selain polusi, asap dari pembakaran BBM juga turut bertanggungjawab atas fenomena pemanasan global, yang merupakan ancaman yang nyata. Kebijakan yang harus diambil pemerintah adalah mengurangi konsumsi BBM.

Konsumsi BBM rakyat Indonesia tinggi karena mereka kemana-mana pakai mobil dan motor. Mereka pakai mobil dan motor karena transportasi umum payah. Transportasi umum payah karena pemerintah tidak serius mengembangkan sistem transportasi umum yang bisa diandalkan, khususnya di daerah perkotaan. Masyarakat di kota-kota di Indonesia masih mengandalkan angkutan umum yang tidak manusiawi, yaitu angkot.

Ketika sistem transportasi umum maju, maka konsumsi BBM akan berkurang seiring banyaknya warga yang beralih ke angkutan umum yang aman, nyaman dan bersih, dan pengaruh fluktuasi harga BBM pun akan minim. Selain itu, udara kita akan lebih bersih, dan akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk menanggung biaya pengobatan masyarakat yang terkena penyakit paru-paru. Rakyat akan lebih sehat ketika mereka pilih untuk jalan kaki ke shelter bus (lewat jalur pedestrian yang nyaman). Kalau harus bawa motor pun diparkirkan di terminal atau di stasiun (bayar parkir), dan disambung dengan transportasi umum. Lapangan kerja akan dibuka untuk proyek-proyek pembangunan shelter dan terminal. Kemudian untuk satpam, kernet, sopir, cleaning service, mekanik dan lain-lain. Ini akan memangkas pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Karena pada tidak pakai motor, maka otomatis angka kecelakaan jalan raya berkurang. Lalu lintas menjadi lebih tertib. Inilah “multiplier effect”.

Advertisement

Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Harga BBM bersubsidi tetap stabil, namun harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Dan, seperti biasanya, lagi-lagi ini dijadikan alat politik oleh sebagian kalangan oposisi, sementara harga riil bahan-bahan pokok masih tetap stabil. Isu ini pun akan heboh di awal dan tenggelam dengan sendirinya, seperti biasa. Tapi bagi pemerintah, kondisi seperti ini tidaklah sustainable, dan tidak sehat untuk jangka panjang. Solusinya hanya satu, yaitu mengurangi konsumsi BBM. Menurut laporan BPH Migas, tahun 2018 ini, proporsi konsumsi BBM masyarakat (premium, pertalite dan pertamax) adalah sekitar 68% dari total konsumsi BBM Indonesia. Sementara itu, menurut SKK Migas, dalam laporannya pada Agustus 2017 lalu, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi setengah dari tingkat konsumsi itu. Artinya, setengah dari BBM yang kita pakai adalah BBM impor.

Kalau para politisi memang benar-benar peduli kepada rakyat, maka mereka harus berani untuk menekan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang bisa memangkas konsumsi BBM, terutama oleh masyarakat, dan bukan merongrong pemerintah soal harga BBM. Salah satu langkah kuncinya adalah mendorong untuk dikembangkannya sistem transportasi umum yang layak, nyaman, dan dapat membuat masyarakat beralih dari motor dan mobil mereka. Memang, menyuarakan ini tidaklah seseksi melemparkan celaan kepada pemerintah dengan menuduh pemerintah “tidak pro rakyat” dan sebagainya. Tapi inilah solusi sebenarnya yang harus dikembangkan.

*Pemimpin Umum, KupasMerdeka.com

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: