Sudirman Said Sedih Ada Lagi Kepala Daerah dari Jateng yang Kena OTT KPK

Keterangan foto: Beberapa aset seperti mobil milik Tasdi, Bupati Purbalingga yang terjerat operasi tangkap tangan telah disegel Komisi Pemberantasan KPK sebagai barang bukti.
Beberapa aset seperti mobil milik Tasdi, Bupati Purbalingga yang terjerat operasi tangkap tangan telah disegel Komisi Pemberantasan KPK sebagai barang bukti.

JAKARTA (KM) – Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengaku merasa “sedih dan prihatin” terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Purbalingga oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Senin (4/5).

“Saya sedih dan prihatin lagi-lagi nama Jawa Tengah terciderai, karena lagi-lagi yang kena OTT KPK kepala daerah dari Jawa Tengah,” kata Sudirman di Jakarta, Senin malam, 4/5/2018.

Sudirman berharap, penangkapan kali ini adalah OTT terakhir di Jawa Tengah. Karenanya dia mengimbau, kepala daerah yang ada bekerja menjaga nama baik Jawa Tengah.

“Mari jaga nama baik Jawa Tengah. Karena dengan kasus OTT terbaru ini berarti sudah 33 kepala daerah dari Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK. Mari kita jaga bersama agar tidak tambah lagi,” paparnya.

Lebih lanjut mantan Menteri ESDM itu berpesan kepada masyarakat Jawa Tengah umumnya dan masyarakat di tujuh kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada agar memilih calon yang bersih, yang tidak memiliki potensi menjadi ‘pasien’ KPK.

“Pilih calon yang bersih dari kasus korupsi, yang tidak berpotensi berurusan dengan KPK,” sarannya.

Advertisement

Menurut politisi yang disapa dengan sebutan Pak Dirman ini, Mmmilih calon yang bersih dari kasus korupsi “sangat penting” agar pimpinan daerah bisa berkonsentrasi membangun daerah untuk kepentingan rakyat banyak. Karena jika berurusan dengan kasus korupsi setidaknya akan bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan, baik di KPK maupun Kejaksaan.

“Kalau kepala daerahnya bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan kasus korupsi akan mengganggu konsentrasi dalam melayani publik. Apalagi kalau dari sekedar saksi meningkat statusnya kemudian meningkat jadi tersangka bakal makin merugikan rakyat,” imbuh Pak Dirman.

Pak Dirman sendiri bertekad jika dipercaya rakyat memimpin Jateng tidak akan menambah daftar kepala daerah yang jadi pasien KPK. Dia juga akan terus mengajak para bupati dan walikota di Jateng, juga aparatur pemerintahan provinsi agar bekerja menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Karena hanya pemerintahan yang bersih yang akan mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Reporter: Marsono RH
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*