KUPAS KOLOM: 21 Desa Kumuh dan Tertinggal, Pemkab Bekasi Beli Mobil Rp. 1.6 Milyar

Logo Kabupaten Bekasi (stock)
Logo Kabupaten Bekasi (stock)

Oleh Adri Zulpianto*

Pada tahun 2017, diketahui bahwa terdapat 21 Desa di Kabupaten Bekasi mendapatkan predikat sebagai desa kumuh dan tertinggal. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Bekasi justru membeli satu unit mobil suv mpv 2.500-3.000 cc pada tahun 2017.

Miris, di tengah keterpurukan masyarakat Kabupaten Bekasi pada tahun 2017, pemerintah Bekasi malah membeli mobil yang bersifat untuk kepentingan pribadi tersebut dengan menghabiskan uang rakyat. Padahal, banyak sektor yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi dan sanitasi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pembelian mobil mewah tersebut diketahui menggunakan pagu anggaran tahun 2017 dengan sistem lelang yang dilakukan oleh bagian perlengkapan pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1.580.000.000. Terdapat dua perusahaan yang mengajukan lelang, yakni CV. Samudera dan PT. Ayun Jaya Motor.

Kami menilai ada kejanggalan dalam proses lelang tersebut, karena hanya ada dua perusahaan yang mengajukan penawaran, sedangkan seharusnya lelang tersebut bisa dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya tiga perusahaan yang masuk mengajukan penawaran.

Selain itu, sistem lelang untuk pembelian satu unit mobil itu tidak dibuka berapa harga yang ditawarkan oleh CV Samudera, sehingga tidak dapat diketahui perbandingan harga yang ditawarkan oleh kedua perusahaan tersebut, sedangkan PT Ayun Jaya Motor memberikan penawaran harga sebesar Rp. 1.578.000.000, dengan selisih hanya Rp.2.000.000, penawaran ini kemudian langsung dimenangkan oleh PT Ayun Jaya Motor yang beralamatkan di daerah Sunter Selatan, Jakarta Utara – DKI Jakarta.

Ditengarai, mobil SUV/MPV adalah mobil mewah yang dibeli sebagai proyek siluman, karena pada tahun 2017 silam, serapan anggaran pemerintah Kabupaten Bekasi hingga akhir tahun 2017 tidak mencapai 70%, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang muncul secara mendadak. Sedangkan, banyak daerah yang tidak terbangun infrastrukturnya dan menjadi kumuh serta menjadi daerah tertinggal.

Kami menilai, bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai pejabat daerah, juga tidak memiliki rasa malu, karena masyarakat Kabupaten Bekasi merasa banyak daerah yang tidak terurus dan proyek-proyek yang terbengkalai.

*Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*