Pengangkatan Direksi Baru Jasindo “Penuh Kejanggalan”, DPP Pemuda Nasional Lapor KPK

(stock)
(stock)

JAKARTA (KM) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk dan menetapkan Komisaris dan Direksi baru PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) 8 Februari 2018 lalu, setelah jajaran Direksi sebelumnya habis masa tugasnya secara bertahap sampai 05/02/2018.

Jajaran Direksi saat ini terdiri dari Untung H. Santosa menjabat Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran Korporasi sampai dengan akhir Oktober 2018, Sahata Lumban Tobing menjabat Direktur Operasi Retail yang diangkat kembali sampai dengan 5 Februari 2023, Ricky Tri Wahyudi menjabat Direktur Teknik dan Luar Negeri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Underwriting Non Marine, dan Didit Mehta Pariadi Direktur Keuangan dan Investasi yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen.

Ketua Umum DPP Pemuda Nasional Mustafa Khaidir menilai dalam penunjukan dan pengangkatan Direksi di PT. Jasindo “terlihat sekali” kejanggalan.

“Ini dilihat adanya penunjukan Direktur Utama dan pengangkatan Komisaris Independen sebagai Direktur Keuangan dan Investasi,” ungkapnya kepada awak media.

“Ini tampak sekali banyak kejanggalan, pengangkatan para Direktur tersebut tanpa melalui prosedur Fit and Proper Test. Sangat terkesan sekali ada unsur politis dan kepentingan dalam pengangkatan jajaran direksi tersebut. Sedangkan calon yang telah lulus dari seleksi yang ketat dan telah menjalani Fit and Proper Test tidak terpilih,” jelas Mustafa.

Sebelumnya, jajaran direksi yang dipimpin oleh Budi Cahyono terlibat masalah korupsi dan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mustafa menambahkan, seharusnya Kementerian BUMN sebagai pihak yang berkompeten bercermin kepada masalah-masalah yang telah terjadi sebelumnya, “dan tidak lagi menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perahan demi kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Mustafa menegaskan, “kami dari DPP Pemuda Nasional sebagai lembaga organisasi kepemudaan tentunya sangat prihatin dan peduli untuk melindungi aset-aset negara dari oknum-oknum yang mencoba melakukan tindakan korupsi atau kepentingan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.”

” Kami meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN agar dapat meninjau kembali penunjukan dan pengangkatan Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Kami juga sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan KPK perihal tersebut karena disinyalir banyak sekali unsur penyimpangan,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*