Diduga Tidak Miliki Amdal, FMB: “TPPAS Kayumanis Jelas Melanggar Hukum”

BOGOR (KM) – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, diduga telah melanggar Undang-undang dan Peraturan Menteri (Permen).

Peraturan itu tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Permen LH No. 11 tahun 2006 Tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Iksan Awaludin menjelaskan, “secara garis besar proses Amdal mencakup langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan, menguraikan rona lingkungan awal, memprediksi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL. Dokumen AMDAL terdiri dari 4 rangkaian dokumen yang dilaksanakan secara berurutan,” KA-AMDAL, AMDAL, RKL, RPL,” jelasnya kepada awak media (25/02/2018).

“Dalam kegiatan pengadaan tanah/pembebasan lahan seluas 12 Ha guna keperluan TPPAS adalah kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.”

Iksan menuturkan, “dengan direalisasikanya pembangunan TPPAS di Kampung Sumur Wangi Kecamatan Kayu Manis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor seluas 12 Hektar tersebut, diduga keras tidak memiliki Amdal yang sah, kenapa? Pembangunan TPPAS tersebut menuai protes keras dari ratusan warga dari berbagai Kampung di Kelurahan tersebut dengan alasan sebagian besar lokasi rumah warga berbatasan dengan lokasi TPA,” kata Iksan.

“Ditambah dengan polusi udara dan limbah serta lahan yang digunakan adalah lahan produktif untuk perkebunan. Selain itu, lokasi yang akan dibangun berada di perkampungan warga yang juga dikelilingi sejumlah kawasan perumahan, hal ini jelas akan menimbulkan polusi udara dan limbah, mengakibatkan banyak lalat dan bau sampah yang menyengat kedepannya,” sambungnya.

Maka, lanjut Iksan, “hal ini sangat kuat bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Panitia pengadaan Tanah (P2T) belum tegas terhadap aturan perundang-undangan karena sangat jelas pembangunan TPPAS Kayu Manis melanggar aturan hukum yang berlaku dan sangat berdampak buruk bagi warga sekitar pada khususnya.”

“Dengan kondisi realita tersebut maka sangat layak menjadi bahan perhatian kita mengenai hasil dari pada kajian lingkungan hidup mengenai Amdal daripada kegiatan pengadaan tanah/pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk TPPAS yang terletak di Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal tersebut hingga saat ini diduga tidak memiliki Amdal atau tidak pernah ada sama sekali,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*