Legislator: “Polemik Senjata di Bandara hanya Masalah Prosedur”

Politisi Partai Nasdem Supiadin AS (dok. KM)
Politisi Partai Nasdem Supiadin AS (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Isu terkait senjata api dan amunisi impor yang tertahan di bandara banyak menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak. Sementara Anggota DPR Komisi I Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS mengatakan, secara faktual senjata itu sudah ada di Indonesia, artinya “tidak mungkin” senjata itu senjata gelap, dan sudah ada izin dari Menhan.

Namun lanjut Supiadin, masalahnya karena senjata itu standar militer, jadi harus melalui clearance oleh Badan Intelejen Strategis (BAIS). “Itu bunyi Permenhan No 7 tahun 2010,” ucap Supiadin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 2/10, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kenapa perlu clearance? Karena ini senjata standar militer, gunanya untuk mencocokkan, apakah dalam daftar yang dikirim itu sama isinya yang ada di dalam peti. Khawatirnya yang dikirim lisnya begitu, tau-tau isinya tidak sama dengan yang di peti,” ucap politisi Nasdem itu.

“Oleh karena itu BAIS harus tahu persis mengenai senjata ini. Sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya prosedur saja kok, tidak perlu terlalu dipermasalahkan, kan gitu. Hanya prosedur teknis yang harus dilakukan,” sambungnya.

“Apalagi kita tahu BAIS itu, apapun yang terjadi di bumi ini, dia tahu semua,” tambah Supiadin,

Pensiunan jenderal TNI itu menerangkan bahwa sebenarnya Brimob sejak dulu memang menggunakan senjata tingkat militer. “Waktu [Polri dan TNI masih menyatu dalam badan ABRI], Brimob ini sering diikutsertakan dalam operasi-operasi militer, seperti di Timtim, di Aceh, di Papua dia ikut. Nah kemudian ketika terjadi reformasi … strukturnya itu tidak lagi di bawah ABRI,” jelasnya.

“Kalau saya lihat susunan personilnya dan kelengkapannya tidak direstrukturisasi, sehingga ketika dia pisah dari ABRI, dia tetap membawa apa yang ada dalam badannya itu, seperti masih ada senjata militer, dia pakai M16, terus di zaman itu dia juga pakai FNC, padahal kalau kita mengacu pada Permenhan No 7 tahun 2010 itu yang disebut senjata non standar militer, [sedangkan] senjata yang kaliber larasnya itu lebih kecil dari 5,56 hanya digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka penegakan hukum dan opkamtibmas dan senjata itu sifatnya non otomatis,” terang Supiadin.

Adapun ia menjelaskan bahwa pengertian “non otomatis” itu kalau ditembakkan, pelurunya keluar hanya satu-satu.
“Jadi tidak boleh semi, karena kalau semi, sekali tembak itu bisa keluar tiga sekaligus. Dan ada juga sekali tembak keluar peluru bisa 10-20 butir peluru, itu namanya full otomatis.”

Supiadin kemudian kembali menegaskan bahwa polemik yang muncul di tengah masyarakat terjadi karena masalah teknis “terlalu dibesar-besarkan.”

“Kurang prosedur aja sebetulnya, nggak ada masalah, jadi jangan terlalu dibesarkan,” pungkasnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*