Tim Inspektorat Periksa Khusus Pengadaan Baliho BPMPD Kabupaten Sukabumi

Ilustrasi Audit keuangan
Ilustrasi Audit keuangan

 SUKABUMI (KM) – Tim Inspektorat Kabupaten Sukabumi melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) terkait  persoalan pengadaan baliho yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sukabumi. Akibat adanya indikasi kerugian negara dalam pengadaan baliho, akhirnya BPMPD harus menjalani riksus untuk mengklarifikasi.

“Laporannya sudah masuk,  saat ini tengah dalam pemeriksaan khusus kami di Inspektorat,” jelas Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin kepada kupasmerdeka.com, Selasa  (01/11/2016).

Lanjut Komarudin, pihaknya belum bisa menyebutkan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam persoalan ini.

“Saya belum tahu apakah ada atau tidak kerugian negara, karena persoalan ini masih dalam pemeriksaan,” katanya.

Saat dihubungi, Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi Dedi Cardiman membenarkan bahwa persoalan baliho telah sampai di Inspektorat. Bahkan, ia pun mengaku telah memberikan klarifikasi kepada tim dari Inspektorat tersebut.

“Ya betul masalah ini sudah sampai ke Inspektorat, bahkan kami sudah dipanggil dan dimintai keterangan terkait masalah baliho,” katanya.

Dalam hal pengadaan baliho, kata Dedi, pihaknya tidak terlibat langsung.  BPMPD hanya memverifikasi data yang akan dimunculkan dalam baliho tersebut. Seperti halnya angka jumlah ADD, data dan persyaratan lainnya.

“Kalau masalah keuangan, itu langsung dengan pihak penyedia. BPMPD hanya memverifikasi  data yang akan dipampang dalam baliho tersebut,” kilahnya.

Dedi menyebutkan, anggaran baliho Rp. 1 juta itu untuk pengadaan 34 banner, foto Bupati dan Wakil Bupati serta dua buah buku panduan penggunaan dana desa. Walaupun demikian, dari 381 desa, hanya 247 desa yang ikut.

“Memang saya akui bahwa pengadaan baliho ini dasarnya surat edaran dari Kementerian terkait transparansi anggaran. Dalam pengadaan baliho ini, tidak semua desa ikut,” katanya.

Dedi mengakui, pengadaan baliho ini terlambat selesai. Karena persyaratan dari desa lambat dikirim, belum lagi data tersebut oleh Kecamatan harus diverifikasi dan diperiksa kembali oleh BPMPD. (Dedi).

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*