Komisi 3 DPR RI Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pembakaran Hutan di Riau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, saat memberikan keterangan pers usai rapat dengan Komisi 3 DPR-RI, Jakarta (dok. Indra/KM)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, saat memberikan keterangan pers usai rapat dengan Komisi 3 DPR-RI, Jakarta (dok. Indra/KM)

JAKARTA (KM) – Komisi 3 DPR RI meminta laporan lengkap terkait sejauh mana kasus pembakaran hutan yang ada di Riau dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3)  yang di keluarkan oleh kepolisian kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Tuntutan itu disuarakan ketika Menteri LHK menyampaikan laporan kerja Kementerian LHK tentang penanganan dan pengawasan hutan di hadapan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Kamis 22/9.

Menanggapi pertanyaan dari komisi, Siti memaparkan, “SP3 dikeluarkan kepolisian karena ada beberapa perusahaan yang tidak lengkap datanya dan dianggap tidak mungkin untuk dilanjutkan,” ucapnya.

Hal senada dilontarkan oleh anggota Komisi 3, Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya, yang mengingatkan kepada menteri agar “jangan sampai koordinasi ini tidak efektif, dan membuat orang mempercepat proses pembakaran hutan.”

Saat di tanya oleh puluhan awak media terkait jumlah perusahaan yang sudah ditindak, Menteri Siti memaparkan bahwa pihaknya telah mencabut izin 3 perusahaan. “3 perusahaan yang sudah kami kenakan sanksi, seperti Isolalestari kami kenakan sanksi pencabutan izin, kemudian Sumatra Riang juga kena sanksi pembekuan, dan Rimba Lazuardi juga kena sanksi paksaan, saya sudah sampaikan juga pada rapat di Komisi 3 tadi, meskipun kami tidak cocok-cocokan kerja dengan Polri, tapi kami masing-masing kerja dan kami juga memfasilitasi Polri dan untuk analisa sampel juga dan keahlian, jadi sebetulnya di kepolisian berjalan di KLHK juga berjalan walaupun konsentrasi kami di sanksi administratif dan di perdata,” singkatnya.

Advertisement

Terpisah, Irjen Eddy Kusuma Wijaya menjelaskan, “Kebakaran hutan ini kan sejak tahun 2015, dan Presiden Joko Widodo menganggap kalau kebakaran hutan tersebut adalah bencana nasional, sehingga perlu penanganan yang serius. Bahkan DPRD Riau sudah membuat panja yang dibantu sama WALHI dan beberapa ormas yang ada di sana,dan kemarin pun kita sudah rapatkan di Komisi 3 DPR RI. Pertanyaanya, kenapa perusahaan yang 15 itu di SP3-kan? Sementara Presiden mengatakan ‘ini bencana nasional’ apa belum cukup bukti atau bagaimana? Makanya tadi kita mengadakan rapat dengan menteri kehutanan, untuk membahas kasus kebakaran yang ada di Riau, bagaimana perkembangan kasus tersebut,” ucapnya. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*