Dinsosnakertrans Lakukan Penjangkauan Terhadap Anak Jalanan

Petugas Dinsosnakertrans Kab. Bogor sedang mendata anak jalanan di Cibinong (dok. KM)
Petugas Dinsosnakertrans Kab. Bogor sedang mendata anak jalanan di Cibinong (dok. KM)

CIBINONG, BOGOR (KM) – Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kabupaten Bogor yang kerap bermunculan di perempatan lampu merah seperti di Cibinong dan Sentul ditertibkan oleh petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Selasa 24/8.

10 petugas yang datang dengan berseragam warna biru membuat kaget para PMKS yang kebanyakan anak di bawah umur dan pria dewasa.

Selain itu, faktanya PMKS yang terjaring didominasi oleh wajah-wajah lama yang sering membuat petugas kewalahan karena adanya aksi kejar-kejaran, sehingga dilakukan pendataan sekaligus peralatan-peralatan yang mereka gunakan disita.

Dalam kegiatan tersebut, selain dilakukan pendataan dan penyitaan, para PMKS sejumlah 5 orang diangkut  oleh petugas untuk selanjutnya dibawa ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai kesejahteraan Sosial Citeureup untuk diberikan pelatihan kerja.

Menurut Srimulyani selaku Kepala Seksi Pemulihan Sosial, penjangkauan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen dari pemerintah kabupaten Bogor yang lining sector nya diberikan kepada Dinsosnakertrans agar melakukan pembenahan terhadap masalah PMKS.

“Selama masih ada kehidupan, PMKS pasti ada, tak bisa hilang, itu masalah sosial,” katanya kepada KM.

Advertisement

Yani juga menjelaskan, banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya PMKS itu. Diantaranya bisa dari masalah sosial, kesehatan, kurang pendidikan, pengangguran, maupun juga kebijakan pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat tertentu.

“Untuk mengatasi masalah PMKS, pemerintah sangat perlu dukungan dari masyarakat. Salah satunya, menghimbau agar masyarakat jangan sembarangan memberi uang kepada mereka. Karena menurutnya, itu sama saja dengan memupuk mental mereka bahwa meminta-minta itu sebagai pekerjaan pilihan. Silakan memberi, tapi akan lebih bagus bila disalurkan lewat lembaga sosial saja,” ujarnya.

Yani juga berpendapat bagi para PMKS di wilayah kabupaten Bogor yang dijangkau tidak serta merta hanya dilakukan pendataan namun lebih kepada memanusiakan dengan cara di berikan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan bakat.

“Setiap PMKS yang terjaring akan kita bina di Balai Kesejahteraan Sosial yang tersedia di kabupaten Bogor, namun persoalan yang kerap terjadi, para PMKS tidak sabar dalam menghadapi proses pelatihan sehingga mereka memilih hidup di jalananan,” tegasnya. (IDS)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: