Ruhiyat PRB: Pendirian PLTM JDG “Lebih Banyak Dampak Negatifnya”

Ketua Persatuan Rakyat Bogor (PRB), Ruhiyat Sujana (dok. PRB)
Ketua Persatuan Rakyat Bogor (PRB), Ruhiyat Sujana (dok. PRB)

PAMIJAHAN, BOGOR (KM) – Berlarut-larutnya penyelesaian masalah antara warga petani ikan kolam air deras yang menjadi korban tanah longsor di daerah Pamijahan beberapa bulan yang lalu dengan pihak perusahan PT. Jaya Dinamika Geohidroenergy (JDG), mendapat perhatian besar dari Ketua Aliansi Pergerakan Rakyat Bogor, Ruhiyat Sujana.

“Saya selaku warga Pamijahan, melihat banyak keganjilan dari proses penyelesaian tersebut tapi terlepas dari itu saya menilai ada kelemahan manajemen tata kelola dari pihak JDG dan selain itu saya menduga ada kesalahan dan pelanggaran dari pendirian perusahaan listrik tersebut dan ini diperkuat oleh hasil kajian dari Walhi. Saya mendesak instansi terkait agar segera mengusut dugaan pelanggaran tersebut, termasuk Pemda Bogor harus tegas dan berani menindaklanjuti hal tersebut,” katanya kepada Kupas Merdeka, Kamis (14/7).

“Kami sebagai warga setempat menentang keras pendirian perusahaan tersebut karena lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap warga setempat. Sebelum nyawa menjadi korban lebih baik di tutup saja perusahaan tersebut,” tambahnya.

Terkait adanya pernyataan dari salah satu perwakilan PT. JDG bahwa hadirnya PT JDG di Pamijahan sampai dengan sekarang sudah menampung tenaga kerja masyarakat warga lokal sudah 100 orang lebih dan didalamnya ada keluarga petani ikan, dan adanya PT. JDG di Pamijahan atas dukungan dari petani ikan juga dari mulai pembebasan tanah sampai pelaksa naan pembangunan, Ruhiyat mengatakan, “kalau persoalan itu berbeda, harus persoalannya di pisahkan dari subtansi persoalan yang sedang berproses.”

Advertisement

Ruhiyat menyoroti, salah satu indikasi hasil kajian Walhi tentang pembangunan keempat PLTM yang tidak dilengkapi dokumen AMDAL, dan hanya UKL-UPL, tidak di lengkapi dengan kajian resiko bencana, jelas ada kelalaian dinas terkait yang mengeluarkan ijin.

“Itu jelas karena kelalaian dinas terkait atau mungkin kongkalingkong. Semuanya harus diungkap dan diusut, saya sangat setuju adanya hasil kajian investigasi Walhi, karena yakin Walhi independen tidak ada titipan kepentingan dari salah satu pihak. Selain itu yang terpenting harus di tindak lanjuti.” (Dian Pribadi/Tri)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*