LSM KOREK Kecam Sikap Abai JDG dan Pemkab Bogor Terhadap Nasib Petani Ikan Pamijahan

Ketua I LSM KOREK, Arahab (dok. KM)
Ketua I LSM KOREK, Arahab (dok. KM)

BOGOR (KM) – Sikap yang dinilai lepas tangan dan tidak bertanggungjawab dari PT. JDG terhadap persoalan tuntutan ganti rugi petani ikan yang terkena dampak longsor yang terjadi di desa Cibunian November 2015 silam, serta sikap yang dinilai tutup mata, dan saling lempar tanggung jawab oknum pejabat instansi terkait, menyedot perhatian dari berbagai elemen masyarakat, dari masyarakat bawah, anggota legislatif Kabupaten Bogor hingga anggota legislatif Provinsi Jawa Barat pun angkat bicara, termasuk salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Reformasi dan Keadilan (LSM KOREK), melalui Ketua 1 LSM KOREK Arahab.

“Ini sudah menjadi isu nasional, meresahkan dan merugikan para petani ikan. Kita dari LSM KOREK meminta PT. JDG bersikap adil, pihak perusahaan tidak bisa lempar batu sembunyi tangan, karena semua ini ada hubungan sebab akibat. Kalau dilihat di mata hukum PT. JDG bersalah,” kata Ketua 1 LSM KOREK Arahab kepada KM, Rabu (27/7).

Para petani ikan sudah tiga kali melayangkan surat untuk audiensi bertemu dengan Bupati Bogor, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Sikap Pemerintah Daerah yang terkesan tutup mata terhadap penderitaan petani ikan juga mendapat perhatian dan komentar keras dari Ketua 1 LSM KOREK.

“Pemerintah juga jangan sampai tinggal diam, terutama Bupati Nurhayanti sebagai pemegang kebijakan tertinggi harus segera turun tangan, masyarakat sudah melakukan prosedur, apabila Pemerintah Daerah atau pun Pejabat Instansi Pemerintah terkait yang menangani permasalahan ini tidak memberikan keputusan, harus digugat,” ujarnya.

Advertisement

Sebelumnya, masyarakat Cibunian dan sekitarnya disuguhkan alasan dan manfaat dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) buatan PT. JDG itu. Namun Pemda dan pihak PT. JDG dinilai tidak pernah mempublikasikan bagaimana dampak dan rencana penanggulangan bencana. Pembangunan PLTM PT. JDG hanya dilengkapi dokumen UKL-UPL dan tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan kajian resiko bencana.

“Harus dipublikasikan juga Amdal, seharusnya di kaji dulu dampak resiko bencana dari awal sampai akhir. Gugat PT. JDG, Bupati dan Instansi terkait yang bertanggung jawab sesuai aturan main,” tegas Arahab.

Ketika dimintai tanggapannya terkait semua pemberitaan, Dirut PT. JDG Jhon P. Pantauw tidak bisa memberikan hak jawab, karena ia mengaku kini sudah tidak lagi menjadi Direksi.

“Mohon bisa dikomunikasikan dengan direksi PT. JDG (ibu Siti atau bapak Herman), karena saya sudah tidak menjadi direksi saat ini, terima kasih atas pengertiannya, salam hormat john Pantouw,” katanya kepada KM melalui pesan singkat, Selasa (26/7).

“Nanti kalau sudah pulang cuti saya infokan ke beliau, bila berkenan ya, saya masuk kantor kembali tanggal 2  Agustus,” tutup Jhon. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*