Tidak Profesional, KPU Kapuas Hulu terima Peringatan Keras dari DKPP

Putusan DKPP dalam kasus tuduhan tidak profesional terhadap KPU Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pilkada pada 2015 lalu (dok. KM)
Putusan DKPP dalam kasus tuduhan tidak profesional terhadap KPU Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pilkada pada 2015 lalu (dok. KM)

PUTUSSIBAU, KALIMANTAN BARAT (KM) – Persoalan Pilkada 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu terus bergulir. Pada bulan Mei 2016 DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada pihak KPU dan Panwas Kabupaten Kapuas Hulu.

“Keputusan yang sudah ditetapkan oleh DKPP tersebut berawal dari dalil Pengadu kepada para penyelenggara Pilkada di Kapuas Hulu. Pengadu mengindikasikan bahwa bahwa Penyelenggara bekerja tidak profesional dalam menjalankan tertib administrasi dan logistik Pilkada,” sebut pengumuman DKPP yang dibacakan dalam sidang Kode Etik terbuka pada Rabu 4/5, yang dihadiri pihak Pengadu dan Para Teradu.

“Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kapuas Hulu dan Panwaslu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b kode etik Penyelenggara Pemilu,” lanjut surat tersebut.

“Dalam keputusan DKPP tersebut, menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu IX atas nama Lisma Roliza selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada teradu X atas nama Awang Ramlan Iskandar, Teradu XI atas nama Ahmad Yani, Teradu XII atas nama Rita, dan Teradu XIII atas nama Yohanes Jaanting selaku anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu XIV atas nama Seno Hartono, Teradu XV atas nama Sabni, dan Teradu XVI atas nama Kariyansah, selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kapuas Hulu.

Advertisement

Terhadap Keputusan DKPP tersebut, disebutkan bahwa memerintahkan kepada KPU sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV dan V ; Badan Pengawas Pemilu sepanjang terhadap Teradu VI, VII, dan VIII ; KPU Provinsi Kalbar sepanjang terhadap Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII ; Bawaslu Prov. Kalbar sepanjang terhadap Teradu XIV, XV, dan XVI untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari setelah dibacakan dan memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.”

Keputusan tersebut diputuskan dalam rapat pleno oleh 7  anggota DKPP pada hari Rabu 21/4 dan dibacakan dalam Sidang Kode Etik terbuka untuk umum pada hari Rabu 4/5 yang dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu. Adapun nama-nama Anggota DKPP tersebut yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, Dr. Nur Hidayat Sardini, Pdt. Saut Hamonangan Sirait M.Th, Endang Wihdatiningtyas, dan Ida Budhiati MH masing-masing sebagai Anggota. (Budi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*